Kebijakan Pertanahan Dari Pemerintah Bikin Bisnis Properti Ikut Terdongkrak
Butuh kerjasama dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak untuk menyediakan rumah layak huni dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Terkait dengan hal ini, sahabat Perumahan Fajar Group, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuat beberapa kebijakan khusus.
Melalui komitmen tersebut, setiap kebijakan yang diciptakan dapat searah dan sesuai dengan harapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beliau ingin sektor swasta dan pengembang dapat bergerak bersama, sehingga bisa membantu kebangkitan ekonomi nasional.
Wakil Menteri Menteri ATR, Raja Juli Antoni mengungkapkan hal ini di Jakarta pada Rabu 14 Desember 2022 kemarin dalam pertemuannya dengan jurnalis. Menurutnya, terdapat beberapa hal penting yang selama ini sudah dilaksanakan oleh kementerian ATR/BPN.
Sebagaimana laporan dari Medcom, salah satu wujud dari pelaksanaan tersebut adalah percepatan program pelayanan pertanahan yang dilakukan secara elektronik. Sahabat Perumahan Fajar Group, Raja menegaskan jika layanan ini sudah mulai berjalan.
Misalnya untuk aturan kepemilikan properti oleh warga asing dan batasan harga yang sebelumnya sudah menjadi usulan dari REI. Selain itu masih ada kebijakan lain untuk meningkatkan Hak Guna Bangunan (HGB) jadi hak milik. Terutama untuk rukan dan ruko yang bukan merupakan bagian dari perkantoran dan apertemen.
Lalu terkait dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Raja juga menyatakan jika pihaknya telah mengikuti arahan dari Menteri ATR. Terhadap lahan-lahan yang hak atau izinnya sudah terbit sebelum Keputusan Menteri (Kemen) keluar, semua tetap berlaku. Selain itu sahabat Perumahan Fajar Group, segera dilakukan relaksasi agar pengembang tetap bisa melanjutkan proyek-proyeknya.
Fasilitas Untuk Rusun Sewa
Saat ini Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tinggal di daerah perkotaan tidak akan repot lagi mencari rumah layak huni dan harga terjangkau. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah membangun banyak sekali rumah susun (rusun) sewa dengan fasilitas lengkap dan harga sewa murah.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menyatakan pula, MBR yang ingin tinggal di rusun tersebut dapat langsung menempati. Bahkan mereka boleh membawa perabot rumah tangga secukupnya hingga pakaian.
Dinyatakan juga sahabat Perumahan Fajar Group, untuk kedepannya pemerintah akan semakin giat membangun hunian vertikal khususnya rusun sebagai penyediaan hunian bagi masyarakat. Iwan menyatakan, langkah ini juga bertujuan untuk memanfaatkan lahan yang tersedia seoptimal mungkin.
Bukan itu saja, Iwan mengungkapkan kembali bahwa rusun yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur atau kasur, meja, kursi tamu, dan lemari baju. Sehingga penghuninya akan mereka nyaman tinggal di rusun tersebut.
Pada sisi yang lain sahabat Perumahan Fajar Group, Iwan menceritakan Kementerian PUPR juga memberi rekomendasi pada pemerintah. Ini terkait dengan daerah-daerah yang rawan kena bencana alam sehingga tidak layak dijadikan hunian. Penentuannya dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).